Apa itu instrumen internasional?
Instrumen internasional adalah dokumen hukum yang disepakati oleh negara-negara di seluruh dunia melalui badan-badan internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menetapkan standar dan prinsip yang berlaku secara global. Berbeda dengan instrumen regional yang cakupannya terbatas pada satu kawasan geografis, instrumen internasional dirancang untuk mengikat atau memandu seluruh negara di dunia tanpa memandang letak geografis, sistem hukum, atau latar belakang budaya masing-masing.
Instrumen internasional dalam konteks disabilitas ini dapat berbentuk deklarasi (yang sifatnya lebih sebagai pernyataan prinsip dan tidak mengikat secara hukum), konvensi (yang mengikat secara hukum bagi negara yang menyetujuinya), atau traktat/perjanjian khusus yang mengatur isu tertentu seperti akses terhadap karya cetak bagi individu dengan disabilitas.
Mengapa instrumen internasional itu penting?
- Menjadi rujukan universal yang melampaui batas kawasan. Instrumen internasional dirancang untuk berlaku bagi semua negara sehingga menjadi bahasa hukum bersama yang dapat dipahami dan diadopsi lintas benua, lintas sistem hukum, dan lintas budaya.
- Menjadi dasar lahirnya instrumen turunan. Banyak instrumen regional dan nasional lahir sebagai penjabaran atau tindak lanjut dari instrumen internasional. Prinsip-prinsip yang dirumuskan di tingkat global kemudian diterjemahkan menjadi aturan yang lebih rinci dan kontekstual di tingkat kawasan maupun negara.
- Memberikan kerangka pemantauan dan pelaporan global. Umumnya instrumen ini dilengkapi komite khusus di bawah PBB, jadi negara-negara yang sudah menyetujui wajib melapor soal kemajuan mereka dan bisa dapat masukan untuk perbaikan.
- Menjadi tonggak sejarah gerakan HAM dunia. Instrumen-instrumen ini sering mengubah cara dunia memandang suatu isu. Contohnya untuk disabilitas, ada pergeseran cara pandang dari "kasihan/belas kasihan" atau charity based menjadi "hak yang harus dipenuhi" atau right-based.
Mengapa perlu memahami regulasi internasional secara mendalam?
- Setiap instrumen memiliki fokus dan kekuatan hukum yang berbeda. Sebagian instrumen ada yang hanya menjadi pedoman moral sementara sebagian lain bersifat mengikat secara hukum bagi negara yang telah menyetujuinya. Memahami perbedaan ini penting agar kebijakan yang dibangun tidak salah menempatkan dasar hukumnya.
- Setiap instrumen mengatur aspek yang saling melengkapi. Ada instrumen yang mengatur hak asasi manusia secara umum, ada yang secara khusus mengatur hak individu dengan disabilitas, dan ada pula yang mengatur satu isu teknis yang sangat spesifik seperti akses terhadap bahan bacaan. Ketiganya membentuk satu kesatuan yang saling menopang.
- Setiap instrumen menjadi dasar evaluasi kepatuhan negara. Dengan memahami isi dan kewajiban dari masing-masing instrumen, kita bisa menilai sejauh mana suatu negara (termasuk Indonesia) sudah benar-benar menjalankan komitmennya terhadap regulasi internasional ini sendiri.
Instrumen internasional sebagai rujukan pembuatan regulasi nasional
Instrumen internasional memuat prinsip dan kewajiban yang mendorong negara-negara peserta untuk mengadopsi, menyesuaikan, atau mengubah hukum nasionalnya. Tiga instrumen internasional yang menjadi inti pembahasan berikut ini adalah:
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM/UDHR) sebagai fondasi awal seluruh sistem HAM modern yang meletakkan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi bagi semua orang, termasuk individu dengan disabilitas.
- Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) sebagai instrumen internasional pertama yang secara khusus dan lengkap mengatur hak-hak individu dengan disabilitas berdasarkan pendekatan berbasis hak.
- Traktat Marrakesh sebagai instrumen internasional yang secara spesifik mengatur akses terhadap karya cetak bagi individu dengan disabilitas penglihatan.
Penutup
Instrumen internasional menjadi titik tolak bagi seluruh perkembangan hukum HAM di dunia, termasuk dalam isu disabilitas. Ketiganya, DUHAM, CRPD, dan Traktat Marrakesh, membentuk rangkaian sejarah yang saling melengkapi, dari prinsip dasar HAM yang bersifat universal menuju pengaturan hak disabilitas yang komprehensif bahkan hingga solusi teknis atas satu masalah nyata yang dihadapi individu dengan disabilitas. Memahami ketiganya menjadi pijakan penting sebelum masuk ke pembahasan masing-masing instrumen secara lebih rinci.