Perubahan tersebut dapat dilihat melalui beberapa regulasi dan kebijakan penting yang meliputi:

Disability Discrimination Act (DDA) (1995)

Disability Discrimination Act (DDA) 1995 merupakan undang-undang pertama di Inggris yang secara khusus melindungi individu dengan disabilitas dari diskriminasi. Sebelum undang-undang ini diterbitkan, belum ada aturan yang memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh bagi individu dengan disabilitas dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui DDA, diskriminasi terhadap individu dengan disabilitas dinyatakan melanggar hukum dalam beberapa aspek kehidupan, seperti:

  • Kesempatan kerja dan proses rekrutmen.
  • Pendidikan.
  • Penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat.
  • Pengelolaan properti atau bangunan.

Salah satu konsep penting yang diperkenalkan oleh DDA adalah reasonable adjustments. Konsep ini mewajibkan pemberi kerja dan penyedia layanan melakukan penyesuaian yang wajar agar individu dengan disabilitas dapat memperoleh kesempatan yang setara. Penyesuaian tersebut dapat berupa perubahan cara memberikan layanan, atau penyediaan bantuan yang diperlukan sesuai dengan kondisi pengguna. Meskipun menjadi langkah awal yang penting, DDA masih memiliki beberapa keterbatasan. Meskipun menjadi langkah awal yang penting, DDA masih memiliki beberapa keterbatasan.

Seiring waktu, pemerintah Inggris menilai bahwa perlindungan bagi individu dengan disabilitas perlu diperkuat dan badan publik perlu lebih proaktif. Oleh karena itu, pada tahun 2005 pemerintah memperbarui regulasi ini melalui Disability Discrimination Act 2005.

Disability Discrimination Act 2005

Disability Discrimination Act (DDA) 2005 memperluas perlindungan bagi individu dengan disabilitas sekaligus memperkuat tanggung jawab badan publik untuk menyediakan layanan yang lebih mudah diakses dan inklusif.

Salah satu perubahan terpenting yang diperkenalkan adalah Disability Equality Duty (DED). Melalui DED, badan publik diwajibkan secara aktif mempertimbangkan kebutuhan individu dengan disabilitas ketika membuat kebijakan, mengambil keputusan, dan menjalankan layanan. Artinya, badan publik tidak hanya perlu memastikan bahwa tindakannya tidak mendiskriminasi, tetapi juga perlu mempertimbangkan bagaimana kebijakan dan layanan mereka dapat meningkatkan kesetaraan bagi individu dengan disabilitas. DDA 2005 juga memperluas perlindungan bagi individu dengan disabilitas di beberapa bidang, termasuk:

  • Layanan dan fungsi badan publik: memperluas perlindungan terhadap diskriminasi ketika badan publik menjalankan tugasnya.
  • Transportasi: memperkuat aturan aksesibilitas, terutama untuk kereta api.
  • Tempat tinggal: memberikan perlindungan lebih terkait aksesibilitas dan perubahan yang diperlukan pada tempat tinggal.

Namun, aturan tentang kesetaraan dan diskriminasi masih tersebar dalam beberapa undang-undang. Pada tahun 2010, pemerintah Inggris kemudian mengesahkan Equality Act 2010 untuk menyatukan berbagai aturan tersebut dalam satu undang-undang.

Equality Act 2010

Equality Act 2010 menggantikan sebagian besar undang-undang anti-diskriminasi sebelumnya dan menyatukannya dalam satu undang-undang. Tujuannya adalah membuat perlindungan dari diskriminasi lebih sederhana dan konsisten. Undang-undang ini memberikan perlindungan dari diskriminasi di tempat kerja dan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bagi individu dengan disabilitas. Undang-undang ini melarang diskriminasi berdasarkan sembilan karakteristik yang dilindungi (protected characteristics), yaitu:

  • Usia (age)
  • Disabilitas (disability)
  • Perubahan gender (gender reassignment)
  • Pernikahan dan civil partnership
  • Kehamilan dan maternitas
  • Ras (race)
  • Agama atau kepercayaan
  • Jenis kelamin (sex)
  • Orientasi seksual

Dalam konteks disabilitas, Equality Act 2010 melindungi individu dengan disabilitas dari beberapa bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi langsung, diskriminasi tidak langsung, dan diskriminasi yang muncul akibat disabilitas (discrimination arising from disability).

Undang-undang ini juga mempertahankan kewajiban untuk melakukan reasonable adjustments agar individu dengan disabilitas tidak mengalami hambatan dalam bekerja atau menggunakan layanan. Selain itu, terdapat ketentuan khusus terkait aksesibilitas transportasi, pendidikan bagi siswa atau mahasiswa individu dengan disabilitas, serta pembatasan kapan pemberi kerja boleh menanyakan kondisi disabilitas atau kesehatan kepada pelamar kerja.

Bagi badan publik, Equality Act 2010 juga menetapkan kewajiban untuk mempertimbangkan kebutuhan menghilangkan diskriminasi dan meningkatkan kesetaraan ketika menjalankan fungsi mereka. Kewajiban ini dikenal sebagai Public Sector Equality Duty (PSED). PSED memperhatikan tiga hal utama:

  • Menghilangkan diskriminasi dan tindakan yang melanggar Equality Act.
  • Meningkatkan kesetaraan kesempatan bagi individu dengan disabilitas.
  • Membangun hubungan yang baik antara orang dengan dan tanpa karakteristik yang dilindungi.

Public Sector Bodies (Websites and Mobile Applications) Accessibility Regulations 2018

Regulasi ini secara khusus mengatur aksesibilitas website dan aplikasi mobile milik badan publik agar layanan digital sektor publik dapat digunakan oleh lebih banyak orang, termasuk individu dengan disabilitas. Regulasi ini fokus ke beberapa perubahan penting yang meliputi:

  • Website dan aplikasi badan publik harus dapat diakses. Badan publik harus membuat konten digital mereka lebih mudah digunakan oleh individu dengan disabilitas.
  • Menggunakan standar teknis yang diakui. Regulasi mengharuskan website dan aplikasi memenuhi standar EN 301 549, yang pada saat itu menggunakan WCAG 2.1 Level AA sebagai bagian penting dari persyaratan aksesibilitas web.
  • Accessibility statement wajib tersedia. Badan publik harus menerbitkan pernyataan yang menjelaskan seberapa aksesibel website atau aplikasinya, masalah yang masih ada, serta cara pengguna melaporkan masalah aksesibilitas.
  • Ada pengecualian tertentu. Tidak semua konten atau organisasi otomatis berada dalam cakupan yang sama. Regulasi memiliki pengecualian, misalnya untuk konten tertentu yang tidak lagi diperbarui atau konten pihak ketiga yang tidak dikendalikan oleh badan publik.
  • Ada mekanisme untuk menyampaikan keluhan. Pengguna dapat melaporkan masalah aksesibilitas kepada badan publik dan, jika masalah tidak ditangani, dapat menggunakan mekanisme enforcement yang tersedia.

Regulasi 2018 menjadi langkah penting dalam perkembangan aksesibilitas digital di Inggris. Dengan adanya kewajiban untuk memenuhi standar aksesibilitas, menyediakan accessibility statement, dan menyediakan cara untuk melaporkan masalah, aksesibilitas mulai menjadi bagian yang lebih konkret dari penyediaan layanan publik digital.

Penutup

Perkembangan regulasi aksesibilitas di Inggris menunjukkan upaya yang terus berjalan untuk menciptakan layanan dan lingkungan yang lebih setara dan mudah diakses. Kerangka regulasinya terus diperbarui dan dikembangkan untuk menjawab kebutuhan individu dengan disabilitas, termasuk dalam akses terhadap layanan digital.