Kenapa aksesibilitas digital penting?

  • Banyak layanan dasar kini berbasis digital: sekolah, kerja, belanja, transportasi, layanan publik, hingga kesehatan.
  • Aksesibilitas digital menjamin kesempatan setara untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam masyarakat.
  • PBB melalui CRPD (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) atau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas mengakui akses internet & teknologi sebagai hak asasi manusia. Tanpa aksesibilitas, hak ini dilanggar.
  • Akses digital yang baik membuat orang dengan disabilitas bisa mandiri: mengakses informasi, berkomunikasi, belajar, bekerja, dan mengatur hidup.
  • Aksesibilitas tidak hanya untuk disabilitas permanen (buta, tuli), tapi juga disabilitas sementara (cedera, sakit) dan disabilitas situasional (orang yang sedang menyetir, menggendong anak).

Yang terjadi jika produk digital tidak aksesibel untuk difabel

  1. Terpinggirkan dari layanan dasar, misalnya:
    1. Tidak bisa daftar sekolah atau ikut kelas online
    2. Sulit mengakses layanan kesehatan berbasis aplikasi
    3. Tidak bisa menggunakan layanan perbankan atau e-commerce dengan mandiri
  2. Kehilangan kesempatan kerja, contoh kasus:
    1. Banyak proses rekrutmen & tools pekerjaan yang berbasis digital
    2. Website lowongan kerja, aplikasi kantor, atau sistem HR sering tidak aksesibel
  3. Ketergantungan pada orang lain untuk hal sederhana misalnya beli tiket online, isi formulir, ataupun transfer uang.
  4. Kesenjangan digital semakin melebar karena non-difabel lebih mudah mengakses teknologi, sedangkan difabel tertinggal.
  5. Pelanggaran hak & diskriminasi. Ketika difabel tidak bisa ikut serta dalam masyarakat digital, artinya hak mereka untuk berpartisipasi setara dilanggar.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

Membuat produk digital aksesibel bukan berarti menambahkan fitur terpisah khusus untuk difabel. Sebaliknya, produk perlu dibangun agar bisa dipakai pengguna dengan berbagai kondisi. Banyak difabel sudah menggunakan teknologi bantu seperti pembaca layar, perangkat input alternatif, atau perangkat lunak pembesaran teks untuk mengakses website dan aplikasi (lihat contoh teknologi bantu digital dalam modul Ragam Disabilitas).

Agar teknologi bantu ini bisa berfungsi dengan baik, website dan aplikasi harus mengikuti prinsip-prinsip aksesibilitas. Prinsip tersebut diatur dalam WCAG yang disusun oleh W3C, yaitu standar internasional yang berisi pedoman dan aturan teknis untuk membantu pembuat website, aplikasi, dan produk digital menciptakan pengalaman yang inklusif.

Per tahun 2024, versi resmi yang direkomendasikan W3C adalah WCAG 2.2.

Struktur WCAG

Dalam WCAG ada 4 prinsip utama (biasa disingkat POUR). Masing-masing prinsip dijabarkan menjadi pedoman yang lebih rinci. Pedoman menjelaskan apa yang harus dicapai, bukan bagaimana cara teknis melakukannya. Setiap pedoman kemudian memiliki kriteria keberhasilan (success criteria), yaitu aturan detail untuk menilai apakah pedoman tersebut sudah terpenuhi.

  1. Perceivable (Terindra/terbaca oleh indra yang bekerja)

    1. Teks alternatif: berikan teks untuk konten non-teks (gambar, ikon).
    2. Media berbasis waktu: sediakan teks/alternatif untuk audio & video.
    3. Dapat diadaptasi: konten bisa disajikan dengan cara berbeda tanpa hilang makna (misalnya di layar kecil atau mode baca).
    4. Dapat dibedakan: mudah dilihat dan didengar, cukup kontras, bisa diperbesar, tidak bergantung warna saja.

    Setiap pedoman dalam prinsip ini memiliki kriteria keberhasilan masing-masing. Jika digabungkan, totalnya ada 29 kriteria keberhasilan.

  2. Operable (Dapat dioperasikan)

    1. Dapat diakses keyboard: semua fungsi bisa dipakai dengan keyboard.
    2. Cukup waktu: pengguna punya waktu cukup untuk baca & interaksi.
    3. Kejang & reaksi fisik: hindari konten yang bisa memicu (misalnya kedipan cepat).
    4. Navigasi bisa dipakai: website punya navigasi jelas, konsisten, dan bisa ditemukan dengan mudah.
    5. Modalitas input: mendukung berbagai cara interaksi, tidak hanya mouse/touch (misalnya suara, gesture).

    Pedoman pada prinsip Operable memiliki 34 kriteria keberhasilan.

  3. Understandable (Dapat dimengerti)

    1. Dapat dibaca: bahasa yang digunakan jelas, sederhana, bisa dimengerti.
    2. Dapat diprediksi: navigasi & tampilan konsisten, tidak berubah-ubah tanpa sebab.
    3. Bantuan memasukkan input: form dan input punya label, instruksi, serta pesan error yang jelas.

    Total kriteria keberhasilan pada prinsip Understandable berjumlah 21 kriteria.

  4. Robust (Tidak dikhususkan untuk perangkat atau teknologi bantu tertentu)

    1. Kompatibel: konten bisa dipahami oleh teknologi bantu sekarang & mendatang (kode sesuai standar).

    Pedoman ini memiliki kriteria keberhasilan yang jumlahnya ada 2 kriteria.

Kesimpulannya, WCAG 2.2 terdiri dari 4 prinsip, yang dijabarkan menjadi 13 pedoman, lalu diturunkan lagi menjadi 86 kriteria keberhasilan. Setiap kriteria dikelompokkan ke dalam tiga level aksesibilitas: A, AA, dan AAA.

Tingkat kepatuhan aksesibilitas

Dalam WCAG, setiap kriteria keberhasilan diberi tingkat kepatuhan untuk menunjukkan seberapa penting dan seberapa sulit penerapannya. Ada tiga tingkat kepatuhan:

  1. Level A (Dasar / minimal)

    Kalau kriteria keberhasilan dalam level ini tidak dipenuhi, pengguna dengan disabilitas akan kesulitan mengakses konten. Contoh: gambar tanpa alt text → pengguna pembaca layar sama sekali tidak tahu isi gambar.

  2. Level AA (Standar utama)

    Ini adalah level yang direkomendasikan secara umum. Bisa dianggap sebagai “aksesibilitas yang layak” – mayoritas organisasi dan pemerintah mengacu ke level ini. Contoh: kontras warna teks harus cukup tinggi supaya orang dengan low vision bisa membaca. Untuk memenuhi level ini, level A harus terpenuhi terlebih dahulu.

  3. Level AAA (Tingkat lanjut)

    Ini adalah level tertinggi, untuk pengalaman yang benar-benar ramah dan inklusif. Namun, tidak semua konten bisa memenuhi standar ini karena persyaratannya sangat ketat. Contoh: menyediakan terjemahan bahasa isyarat untuk semua video. Untuk memenuhi level ini, level A & AA harus terpenuhi terlebih dahulu.

Pelajari tentang WCAG lebih lanjut di website Panduan WCAG.

Aksesibilitas digital di Indonesia

Kondisi umum

Sejak 2018, pemerintah mulai merancang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mendorong transformasi digital. Namun, proses digitalisasi ini belum menyertakan aksesibilitas digital sebagai bagian penting dari pembangunan pemerintahan yang inklusif. Akibatnya, kelompok disabilitas masih kesulitan mengakses layanan publik digital karena banyak platform pemerintah tidak memenuhi standar aksesibilitas.

Penerapan di website dan aplikasi pemerintah

Beberapa website menggunakan overlay aksesibilitas, yaitu fitur tambahan yang menempel di atas website dan berisi fungsi-fungsi untuk memperbesar teks atau mengubah warna supaya lebih kontras. Fitur ini bisa membantu pengguna low vision atau disleksia. Tetapi, bagi pengguna tunanetra yang memakai screen reader bawaan perangkat (HP/laptop), overlay malah menimbulkan gangguan audio sehingga aksesibilitas berkurang.

Selain itu, dari evaluasi yang dilakukan oleh Hafiar dan Dewi (2023) terhadap 34 website pemerintah provinsi, ditemukan 2.088 pelanggaran aksesibilitas, dengan rata-rata 61 pelanggaran per situs. Pelanggaran aksesibilitas yang paling sering terjadi yaitu kontras warna rendah, tautan tanpa teks yang jelas, gambar tanpa teks alternatif, dan tombol tanpa label. Dampaknya dirasakan berbagai kelompok disabilitas seperti tunanetra, Tuli, low vision, disabilitas mobilitas, dll.

Faktor penyebab

  1. Tidak ada regulasi khusus. Indonesia memang sudah memiliki UU No. 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas (ratifikasi UN CRPD), tetapi aturan ini baru mengatur aksesibilitas fisik seperti bangunan dan transportasi. Aksesibilitas digital belum diatur. Sebaliknya, di negara seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Australia, pedoman aksesibilitas digital sudah ada sejak tahun 1990-an. Di sana, audit dan evaluasi dilakukan secara rutin, baik di sektor publik maupun swasta. Jika ada pelanggaran, konsekuensinya jelas, termasuk denda. Regulasi seperti ini belum ada di Indonesia.
  2. Indonesia memiliki ribuan aplikasi pemerintah, tetapi tidak saling terintegrasi. Kondisi ini membuat akses layanan digital semakin rumit, terutama bagi orang dengan disabilitas.

Pola pikir yang salah tentang penerapan aksesibilitas digital

  1. Menganggap disabilitas hanya kelompok minoritas.

    Banyak orang masih melihat difabel sebagai pengguna “tambahan”, bukan bagian dari target utama pengguna digital.

  2. Kurangnya pemahaman nyata.

    Karena jarang berinteraksi langsung dengan difabel, banyak pihak (pemerintah maupun swasta) tidak memahami bagaimana mereka menggunakan layanan digital.

  3. Dianggap butuh biaya dan alat baru.

    Aksesibilitas digital sering dipersepsikan sebagai hal yang sulit dan mahal karena dianggap memerlukan teknologi atau sumber daya tambahan. Padahal, banyak prinsip aksesibilitas bisa diterapkan sejak awal tanpa biaya besar.

  4. Menganggap aksesibilitas sebagai pilihan, bukan kewajiban.

    Padahal, menyediakan aksesibilitas digital adalah kewajiban untuk memastikan setiap orang dapat menggunakan layanan digital. Pemangku kepentingan harus mengubah pola pikir untuk melibatkan difabel dalam proses pengembangan aplikasi dan website.

Yang dapat dilakukan untuk membuat lingkungan digital lebih aksesibel

Untuk pengembang website dan aplikasi

  • Pertimbangkan pengguna disabilitas sejak awal. Jadikan mereka bagian dari target pengguna dan libatkan dalam setiap tahap, mulai dari riset, desain, pengembangan, hingga uji coba.
  • Pelajari dan terapkan WCAG. Gunakan standar internasional ini sebagai acuan saat merancang website dan aplikasi.
  • Bangun komunikasi langsung. Ajak orang dengan disabilitas berdiskusi untuk memahami hambatan nyata yang mereka hadapi saat menggunakan produk digital.

Mengembangkan produk digital yang aksesibel juga bermanfaat untuk bisnis:

  • Mendorong inovasi. Aksesibilitas sering memunculkan solusi kreatif yang bermanfaat bagi semua pengguna.
  • Meningkatkan reputasi brand. Brand dipandang positif karena peduli dan inklusif.
  • Memperluas pasar. Produk bisa digunakan lebih banyak orang.
  • Bisnis siap menghadapi regulasi aksesibilitas yang mulai banyak diterapkan di berbagai negara.

Untuk masyarakat umum

  • Tambahkan teks alternatif atau keterangan saat mengunggah gambar di media sosial.
  • Gunakan warna kontras saat menambahkan teks di atas gambar (misalnya di Instagram Story atau infografis).
  • Pilih bahasa yang sederhana (plain language) untuk menyampaikan informasi penting.
  • Dukung dan sebarkan aplikasi atau website yang ramah disabilitas.
  • Berkomunikasi dengan orang dengan disabilitas untuk memahami tantangan mereka dalam mengakses informasi digital.

PR pemerintah

  • Menyusun kebijakan yang jelas dan dapat dijalankan terkait aksesibilitas digital.
  • Membangun website dan aplikasi pemerintah yang aksesibel, serta memfasilitasi pengembang untuk belajar dan menerapkan WCAG.
  • Menyediakan program pelatihan keterampilan digital bagi difabel.